TINDAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PEMALSUAN IJAZAH
Abstract
Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan tentang adanya pemalsuan ijazah yang dilihat sumbernya dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen terhadap kitab undang-undang, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data yang ada pada dokumen-dokumen untuk menjadi bahan yang dapat diteliti dengan menganalisis dan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 263 KUHP.
Kata kunci: hukum; KUHP; penanggulangan.
Abstract. This research was conducted to find out the regulations regarding falsification of diplomas, the source of which is seen from the Criminal Code. To find out this, this research was carried out using document study of the law book, namely legal research carried out by examining data contained in documents to become material that can be researched by analyzing and tracing documents related to the problem being studied. Based on the results of the research and data analysis that has been carried out, it is concluded that the regulations regarding the criminal act of forgery of diplomas in Indonesia are regulated in several statutory provisions, namely Article 263 of the Criminal Code.
Keywords: law; KUHP, countermeasures.
Full Text:
PDF 137-141References
Chazawi, A. (2017). Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Marzuki, P.M. (2013) Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Soesilo, R. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Article Metrics
Abstract view : 228 timesPDF 137-141 : 349 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats
© 2020 STKIP Arrahmaniyah Depok