DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MEMBAYAR PBB DI KELURAHAN DURENSERIBU
Abstract
Full Text:
PDF 45-51References
Abdullah, H.R. (2011). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Arikunto, S. (1996) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM,(2008). Laporan Forum Diskusi Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Pusat Dan Daerah. Surabaya.
Bratakusumah, D.S. & D. Solihin. (2003). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Bohari. (2010). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Chaniago, A.Y.S. (2000) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cetakan V. Bandung: Pustaka Setia.
Hendono. (2002). Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta : Salemba Empat.
Ilyas, Marzuki. (1989). Ilmu Keuangan Negara. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (2001). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
Kartasapoetra, G. (1989). Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta : Bina Aksara.
Moleong, Lexy. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Nurcholis, Hanif. (2008) Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pudjiastuti, Sri Rahayu. (2016). Penelitian Pendidikan, Depok : Fatma Aji, cetakan ketiga.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01.PR.08.10, 2006, Pasal 1 dan 2.
Rachman, Maman. (1999). Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang : IKIP Semarang Press.
Satori, Djam’an & A. Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Soekanto, Soerjono. (1986). Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha Jakarta, Anggota IKAPI, cetakan pertama.
Sukardi, Arif. (1994). Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta : Mediyatama Sarana Perkasa, Cetakan Pertama.
Tarmudji, Tarsis. (2001). Memahami Pajak Dan Perpajakan. Semarang : UNNES.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1.
Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
Widjaja, AW. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Article Metrics
Abstract view : 470 timesPDF 45-51 : 221 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats
© 2020 STKIP Arrahmaniyah Depok